AMPHURI Soroti Regulasi Dana Umrah 75%-25%, Minta Pemerintah Pertimbangkan Kondisi PPIU

JAKARTA – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyoroti rencana regulasi rekening penampungan dana umrah.
Rencana tersebut mengatur pencairan dana dengan skema 75 persen setelah jemaah berangkat. Sementara itu, 25 persen sisanya baru dapat dicairkan setelah jemaah kembali ke Indonesia.
AMPHURI menilai pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) memiliki kebutuhan operasional yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan jemaah.
Kebutuhan itu mencakup tiket pesawat, hotel, transportasi, konsumsi, dan layanan ibadah di Arab Saudi.
Karena itu, pembatasan pencairan dana berpotensi mengganggu arus kas perusahaan. Kondisi ini juga dapat memengaruhi kelancaran pembayaran kepada maskapai dan penyedia layanan.
AMPHURI Minta Pemerintah Perhatikan Operasional PPIU
AMPHURI memahami pentingnya perlindungan dana jemaah. Namun, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
Dalam penyelenggaraan umrah, PPIU harus membayar berbagai kebutuhan jauh sebelum jemaah berangkat. Oleh sebab itu, ketersediaan dana menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan.
AMPHURI berharap pemerintah dapat menyusun aturan yang seimbang. Dengan demikian, perlindungan jemaah tetap terjamin tanpa menghambat kegiatan operasional PPIU.
Empat Usulan AMPHURI untuk Pemerintah
1. Evaluasi Skema Pencairan Dana
AMPHURI meminta pemerintah mengkaji kembali skema pencairan 75 persen dan 25 persen.
Evaluasi ini penting agar PPIU tetap memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebelum keberangkatan.
2. Libatkan Seluruh Asosiasi
AMPHURI mendorong pemerintah melibatkan seluruh asosiasi PPIU dan PIHK dalam penyusunan regulasi.
Dengan keterlibatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh masukan langsung dari pelaku industri.
Selain itu, dialog bersama juga dapat membantu menghasilkan aturan yang lebih tepat sasaran.
3. Berikan Fleksibilitas Penggunaan Dana
AMPHURI mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan dapat digunakan untuk membayar kebutuhan operasional.
Pembayaran tersebut mencakup tiket pesawat, hotel, transportasi, konsumsi, dan layanan lainnya.
Dengan begitu, PPIU dapat memenuhi kewajiban kepada mitra layanan tepat waktu.
4. Susun Regulasi yang Berkelanjutan
AMPHURI berharap pemerintah menghadirkan aturan yang adil dan proporsional.
Regulasi tersebut harus melindungi jemaah sekaligus menjaga keberlangsungan usaha PPIU.
Dengan kebijakan yang tepat, industri umrah Indonesia dapat berkembang secara sehat.
AMPHURI Dorong Dialog dengan Pemerintah
AMPHURI berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama seluruh asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
Menurut AMPHURI, perlindungan jemaah dan keberlangsungan usaha PPIU harus berjalan beriringan.
Keduanya merupakan bagian penting dalam membangun industri umrah yang sehat dan terpercaya.
Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah dan pelaku industri dapat menemukan solusi terbaik.
Dengan demikian, regulasi rekening penampungan dana umrah diharapkan mampu memberikan kepastian bagi jemaah sekaligus mendukung kelancaran pelayanan PPIU.