Kemenhaj Dorong Humas Daerah Lebih Responsif dan Adaptif di Era Digital

Bandung (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendorong penguatan peran kehumasan di daerah agar semakin responsif dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan media digital.
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhaj RI sekaligus Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Moh. Hasan Afandi, dalam kegiatan Penguatan Tata Kelola Kesekretariatan pada Satuan Kerja Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Bandung, Rabu (4/11/2026).
Hasan menegaskan, media sosial harus dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana publikasi kegiatan, tetapi juga sebagai kanal edukasi, penyampaian informasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa konten komunikasi pemerintah harus disajikan secara sederhana, akurat, menarik, dan konsisten. Humas juga perlu mengubah pola publikasi yang semula berorientasi pada dokumentasi kegiatan menjadi komunikasi yang menonjolkan hasil, manfaat, dan dampak bagi masyarakat.
“Publik tidak selalu membutuhkan dokumentasi kegiatan. Yang lebih penting adalah apa hasilnya, apa manfaatnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks pelayanan haji dan umrah, Hasan mendorong humas daerah lebih kreatif menyajikan informasi praktis yang dibutuhkan masyarakat, seperti panduan pendaftaran, persiapan keberangkatan, perlengkapan jemaah, hingga ketentuan barang bawaan.
Ia juga menekankan pentingnya interaksi dengan masyarakat melalui media sosial. Admin harus responsif menjawab pertanyaan dan memastikan setiap aspirasi memperoleh perhatian serta tindak lanjut yang tepat.
“Admin media sosial tidak cukup hanya mengunggah konten. Pertanyaan dan aspirasi masyarakat juga harus direspons agar komunikasi pemerintah benar-benar berjalan dua arah,” tegasnya.
Selain itu, dalam menghadapi situasi krisis komunikasi, humas harus mengedepankan kejujuran, verifikasi informasi, dan koordinasi. Informasi yang belum terkonfirmasi perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik.
Melalui penguatan kapasitas kehumasan ini, Kemenhaj berharap satuan kerja di daerah mampu menghadirkan komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan responsif sehingga masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan haji dan umrah secara akurat dan mudah dipahami.