|

Inspektur Wilayah III Kemenhaj Tegaskan Pengawasan Pelunasan Haji 2027, Cegah Pungli dan Travel Ilegal

Ambon (Kemenhaj) — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2027 untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Pengawasan difokuskan pada proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pemeriksaan istitaah kesehatan, serta deteksi dini terhadap keberadaan travel haji dan umrah ilegal.

Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, menegaskan bahwa proses pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1448 H/2027 M harus dilaksanakan sesuai nomor urut antrean dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Tidak boleh ada pungutan liar, intervensi, manipulasi nomor porsi, maupun penyalahgunaan kuota haji dan kuota prioritas lanjut usia (lansia).

“Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut untuk memastikan semua jemaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyadi saat memberikan pembekalan kepada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Dalam arahannya, Mulyadi meminta seluruh jajaran menjaga integritas data calon jemaah dan memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung sesuai prosedur.

“Pemeriksaan istitaah kesehatan ini menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, harus dilakukan secara serius dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Selain pengawasan internal penyelenggaraan haji, Mulyadi meminta jajaran Kemenhaj di daerah meningkatkan deteksi dini terhadap travel ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Pengawasan perlu dilakukan secara aktif di wilayah masing-masing, disertai koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Deteksi dini sangat penting dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi dan Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan di daerah masing-masing, calon jemaah haji dan umrah dapat terlindungi dan tidak dirugikan,” jelas alumni Lemhannas Republik Indonesia tersebut.

Langkah ini dinilai penting mengingat masih adanya masyarakat yang menjadi korban praktik penipuan oleh oknum travel haji dan umrah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Mulyadi juga menegaskan bahwa Kemenhaj menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan kementerian. Ia meminta seluruh jajaran membangun sistem pengawasan yang responsif, termasuk dengan mengaktifkan kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas di tingkat daerah agar persoalan yang dihadapi jemaah segera memperoleh penyelesaian dan tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

“Seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus serius mewujudkan keinginan Presiden Prabowo dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Dalam pembekalan tersebut, Mulyadi turut menjelaskan kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan program dan kegiatan kementerian.

Ia menjelaskan, APIP memiliki tiga peran utama, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi risiko dan gangguan pelayanan.

Proses pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, penyampaian temuan, pemberian rekomendasi, hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Melalui penguatan pengawasan internal dan peran aktif jajaran di daerah, Kemenhaj berkomitmen menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji 2027 sekaligus memastikan setiap jemaah memperoleh pelayanan yang adil, aman, transparan, dan sesuai ketentuan.

Sumber: https://haji.go.id/berita/inspektur-wilayah-iii-kemenhaj-tegaskan-pengawasan-pelunasan-haji-2027-cegah-pungli-dan-travel-ilegal-1794919200687

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *